SELAMAT DATANG DI CORPS NEWS 
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Rektor UI Akhirnya Mundur dari Komisaris BRI, Tapi Masih Ada Masalah

BAGIKAN :

Rektor UI Ari Kuncoro. Foto Universitas Indonesia

CORPSNEWS, JAKARTA – Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro akhirnya mundur dari jabatan Wakil Komisaris Utama BRI. Meski sudah mundur bukan berarti masalah selesai lho. Ade Armando mengatakan Rektor UI itu kini sudah nggak rangkap jabatan, tapi ada yang masih bermasalah.

Apa sih yang bermasalah dan belum selesai? Ade Armando mengatakan aturan atau payung hukum yang membolehkan Rektor UI rangkap jabatan konsekuensinya mesti dicabut. Supaya tak menimbulkan kontroversi serupa di kemudian hari lah.

Rektor UI mundur, cabut PP dong

Ade Amando dalam siaran Cokro TV
Ade Amando dalam siaran Cokro TV. Foto tangkapan layar Cokro TV.

Pegiat Civil Society Watch, Ade Armando bersyukur akhirnya Rektor UI Ari Kuncoro mundur dari jabatan komisaris di BRI. Ari memilih jabatan di lembaga akademis itu dibanding di lembaga perbankan nasional tersebut.

“Rektor UI mundur dari posisi Wakil Komut BRI, terima kasih pak!” tulis Ade pada meme di Facebooknya, Kamis 22 Juli 2021.

BACA JUGA:

Lembaga KPK Soroti Dugaan Tidak Berizin Bangunan 3 Lantai di Pulau Pantara Kembangan

Nah bagi Ade, masalah nggak selesai setelah Rektor UI itu mundur dari kursi wakil komisaris utama di BRI. Ada yang mesti diberesin segera.

“Rektor UI sudah tidak lagi rangkap jabatan. Tapi PP bermasalah tetap perlu dicabut,” kata dia dalam meme di Facebook.

Pada postingan sebelumnya, Ade Armando mengkritik agar PP yang membolehkan rangkap jabatan Rektor UI supaya dicabut saja.

“Aturan baru dalam PP yang mengizinkan Rektor rangkap jabatan dengan komisaris BUMN dibatalkan sajalah,” tulis dia.

Pasal bolehkan Rektor UI jabat komisaris

Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro. Foto: ui.ac.id
Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro. Foto: ui.ac.id

Payung hukum yang dimaksud Ade Armando, Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Peraturan ini merevisi PP Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, yang mana salah satu aturannya melarang rektor dan wakil rektor menjabat di BUMN.

Dalam PP 75 tahun 2021 itu, aturannya diubah. Pada pasal 39 c, diatur salah satunya rektor dan wakil rektor dilarang menjabat sebagai direksi BUMN. Artinya sesuai pasal ini, maka rektor dan wakil rektor UI masih boleh menjabat di jajaran komisaris BUMN.

PP 68 Tahun 2013 Pasal 35 (c)

Rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai:

a. Pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. Pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;

c. Pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;

d. Anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau

e. Pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

PP 75 Tahun 2021 Pasal 39 (c)

Rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:

a. Pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. Pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;

c. Direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan/atau

d. Pengurus/anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.(hops)

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *