Kemendagri: Keberadaan Aktivitas, Lembaga Orang Asing Harus Di Waspadai

SELAMAT DATANG DI CORPS NEWS 
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
BAGIKAN :

Dr. Bahtiar MSi Dirjen Politik Kementerian Dalam Negeri

CORPSNEWS,JAKARTA  – Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengungkapkan, keberadaan dan aktivitas orang asing serta lembaga asing perlu terus dipantau dan diawasi.

Dia mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan tujuan orang tersebut berada di wilayah Indonesia dapat memberi manfaat. Aktivitas orang asing di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi dan ketentuan.

BACA JUGA:

Survei Sebut Pemilih PDIP Banyak ‘tendang’ Puan Ketimbang Ganjar, trah Soekarno Omong Kosong?

 

Namun demikian, masih didapati berbagai permasalahan seperti pelanggaran, penyalahgunaan izin, konflik, kecemburuan sosial, publikasi ilmiah tanpa izin, praktik kesehatan illegal, hinga pemberitaan media asing yang dapat menimbulkan tendensi negatif secara politik maupun lainnya.

“Pada masa pandemi Covid-19, kita monitor bersama isu tenaga kerja asing ilegal maupun legal cukup menimbulkan pro kontra, bahkan hoaks di masyarakat,” ujar Bahtiar pada webinar dengan tema “Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing pada Masa Pandemi Covid-19” yang digelar Ditjen Pol & PUM, Selasa (3/8).

Bahtiar mengatakan, kegiatan bebas visa kunjungan yang saat ini sudah dihentikan sejak pandemi, masih menjadi salah satu akses masuk orang asing ke Indonesia dan kerap disalahgunakan.

BACA JUGA:

Gedung Pencakar Langit di Taiwan, Taipei 101 Lockdown karena Covid

 

Karena itu, kata Bahtiar, kebijakan ini perlu dievaluasi lebih lanjut dengan meninjau dampak baik dan buruknya. Selain itu, imbuh Bahtiar, masih ditemukannya beberapa kasus kriminal yang diakibatkan oleh orang asing.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, lanjut Bahtiar, perlu dilakukan antisipasi melalui langkah cegah dini, deteksi dini, dan lapor dini. Selain itu, perlu pula koordinasi dan sinergisitas antarstakeholder dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing serta lembaga asing di daerah.

“Artinya, pengawasan harus dapat dilakukan tidak hanya oleh satu institusi, tetapi secara bersama-sama, sinergis, dan kolaboratif bahkan harus ada pelibatan masyarakat,” tutur Bahtiar.

BACA JUGA:

Anies Baswedan: Ajak Warga Pahami PPKM Level 4 Bantu Atasi Linjakan Covid – 19

 

Bahtiar menekankan, perlu keterlibatan peran pemerintah daerah. Sebab, kepala daerah wajib menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Itu termasuk dalam hal dampak yang ditimbulkan dari keberadaan dan aktivitas orang asing serta lembaga asing.

Dia menyebutkan beberapa pedoman hukum yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan orang asing dan TKA, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah. Selain itu, ada pula Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah. ( TIM )

BAGIKAN :
!-- Composite Start -->

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *