Kartu Vaksinasi Tanpa Vaksin beredar di Pekanbaru, Begini Tanggapan Kadis Kesehatan Provinsi Riau

SELAMAT DATANG DI CORPS NEWS 
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
BAGIKAN :

Kartu sertifikat vaksinasi Tanpa di Vaksin di temukan di Pekanbaru.

Corpsnews.co, Riau/ Pekanbaru – Kepala Dinas kesehatan Provinsi Riau Menanggapi peredaran sertifikat vaksinasi tanpa Vaksin yang sempat beredar di Pekanbaru, meminta agar penegak hukum melakukan penyelidikan supaya tidak ada lagi Kartu sertifikat Vaksinasi palsu beredar di masyarakat.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Yang akrab di panggil Mimi mengatakan bahwa,” Kartu Vaksinasi diberikan kepada orang yang sudah Vaksinasi, artinya Kartu sertifikat vaksinasi itu tidak bisa di berikan kepada orang yang tidak melakukan vaksinasi, dan pendataan itu ada di aplikasi peduli Lindungi”,jelas Mimi.

Perlu diketahui, Pemberitaan sebelumnya di Media Corpsnews.co telah di tayangkan dengan Judul ,”Wow Heboh…. Kartu Vaksinasi Tanpa vaksin beredar di Pekanbaru, Direktur Rumah Sakit Madani, Dr Arnaldo sebelumnya sudah di konfirmasi tim wartawan di kantor kesehatan Kota Pekanbaru, tanggal 18 Agustus 2021, Tim wartawan sudah menunjukkan Foto kartu Vaksin tanpa vaksin dan bahkan sudah memegang Foto kartu Vaksinasi tahap pertama dan kedua itu.

BACA JUGA:

Wow Heboh…. Kartu Sertifikat Vaksinasi Tanpa Vaksin, Beredar di Pekanbaru

Direktur Rumah sakit Madani Dr Arnaldo, memberikan jawaban,”Saya tidak tahu masalah kartu sertifikat ini, tapi saya akan tindak lanjuti, dan saya sudah perintahkan kepada semua pegawai yang mengeluarkan sertifikat Vaksin besok kita rapat, saya tidak mau tunda tunda di situ saya dapat informasi dari Pak Harahap Saya langsung perintahkan”, ucap Dirut RS Madani.

Anehnya, ,”Tiga hari sesudah masuk Surat konfirmasi tertulis dari Media Corpsnews.co yang di tujukan kepada Direktur Rumah sakit Madani, masuk informasi dari Narasumber bahwa untuk Vaksinasi tanpa vaksin langsung di tutup”, terang Narasumber.

Ada Apa ?

Menanggapi pemberitaan Media online Corpsnews.co tersebut, Kadis Kesehatan Provinsi Riau melalui WhatsAppnya menyampaikan hal tersebut merupakan kewenangan kepolisian.

” Kita serahkan penegak hukum yang mempunyai wewenang”, jawabnya. (D.Harahap/CCR)

BAGIKAN :
!-- Composite Start -->

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *