SELAMAT DATANG DI CORPS NEWS 
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
Ini Catatan Kinerja Bidang Pidsus Dengan Penyelamatan Kerugian Negara Rp15,8 Triliun

Ini Catatan Kinerja Bidang Pidsus Dengan Penyelamatan Kerugian Negara Rp15,8 Triliun

BAGIKAN :

 

 

CORPSNEWS,JAKARTA. – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan rilisnya pada 12 September 2021 tentang Data Capaian Kinerja Aparat Penegak Hukum Semester I (Januari-Juni 2021) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rilis tersebut menyebutkan bahwa kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan KPK) sepanjang semester I tahun 2021 hanya sebanyak 209 kasus dengan penetapan 482 tersangka, dan potensi kerugian negara sebesar Rp26,830 triliun.

BACA JUGA:

 

Percepat Penanggulangan Karhutla, Kapolri Launching ASAP Digital Nasional

“Kinerja tersebut hanya mencapai 19 persen dari target penindakan seluruh aparat penegak hukum sebanyak 2.217 kasus dan berada pada peringkat E,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono, SH. MH, Rabu (15/9).

Dia mengatakan hal itu saat memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2021.

Disebutkannya berdasarkan data ICW tersebut, Kejaksaan menangani 151 kasus tindak pidana korupsi (53 persen) dari target 285 kasus, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp26,1 triliun dan masuk katagori cukup
(C).

Sementara Polri sebanyak 45 kasus, dengan 82 tersangka dari target sebanyak 763 kasus (5,9 persen) dan penyelamatan kerugian negara sebesar Rp388 miliar, sehingga masuk kategori sangat buruk (E).

Kemudian KPK sebanyak 13 kasus, dengan 37 tersangka, dari target 60 kasus (22 persen) dan penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar Rp331 miliar atau masuk kategori buruk (D). Dari lap

BACA JUGA:

Di Rakernis Bidang Pidsus, Jaksa Agung: Perangi Korupsi, Jangan Takut dan Gentar

 

oran tersebut tergambar dalam kesimpulannya sebagai berikut:
Pertama, kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan cukup baik dalam aspek kuantitas. Sedangkan dalam aspek kualitas dan profesionalisme penanganan kasus masih banyak catatan.

Kedua, kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian sangat buruk dalam aspek kuantitas. Dalam aspek kualitas, aktor strategis jarang disasar dalam rangka pengembangan kasus.

Ketiga, kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK mengalami peningkatan dari segi jumlah kasus namun tidak secara signifikan, sedangkan dari jumlah tersangka dan nilai kerugian menurun.

Walaupun dalam penilaian kinerja yang dirilis oleh ICW tersebut hasil Kejaksaan lebih baik dari lembaga lainnya, namun yang perlu digarisbawahi bahwa kita tidak bisa menjawabnya dengan argumentasi.

Dia menyebutkan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menampilkan data kinerja yang telah kita lakukan. Secara umum dari data Case Management System Kejaksaan RI.

Capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus
Semester I Tahun 2021 :
1. Jumlah penyelidikan sebanyak 820 (delapan ratus dua puluh) kasus
2. Jumlah penyidikan sebanyak 908 (sembilan ratus delapan) perkara
3. Jumlah penuntutan perkara tindak pidana korupsi sebanyak 682 perkara

4. Jumlah upaya hukum selama Semester I (Januari s.d. Juni) berupa upaya Banding sebanyak 153 perkara, dan Kasasi sebanyak 92 Perkara.

5. Telah diterbitkan 386 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dan telah melakukan eksekusi berupa pidana badan (BA-17/PIDSUS-38) sebanyak 342 orang dan eksekusi denda dan uang pengganti (D-3) sebanyak 269 perkara.

6. Jumlah penyelamatan keuangan negara pada Semester I (Januari s.d. Juni 2021) adalah sebesar Rp15.815.637.658.706,70 (lima belas trilyun delapan ratus lima belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam rupiah tujuh puluh sen).

7. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bidang tindak pidana khusus (Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri) dan telah disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama semester I (Januari -Juni 2021) sebesar Rp82.159.255.027,- (delapan puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah).

BACA JUGA:

Detik-Detik Pesawat Rimbun Air Jatuh di Papua

 

Data tersebut katanya menunjukkan kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus pada semester l Tahun 2021 yang akurasinya lebih dapat dipertanggungjawabkan, walaupun data akan terus bergerak dinamis sesuai dengan real progress.

Namun ini dapat dijadikan sebagai panduan menjawab penilaian evaluasi kinerja
yang dilakukan lembaga lain terhadap kinerja kita. Apalagi saat ini sedang dilakukan pembahasan rancangan undang-undang kejaksaan, yang salah satu substansinya terkait kewenangan kejaksaan.

Terutama dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Cara kita mempertahankan kewenangan tersebut adalah dengan menunjukkan kinerja terbaik dan berintegritas. Untuk itu kembali saya minta keseriusan rekan-rekan untuk tertib mengisi case management system (CMS).

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

!-- Composite Start -->