SELAMAT DATANG DI CORPS NEWS 
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
Kejaksaan Agung Perpanjang Kerja Sama dengan Indonesia Re

Kejaksaan Agung Perpanjang Kerja Sama dengan Indonesia Re

BAGIKAN :

CORPSNEWS,JAKARTA. –  Kejaksaan Agung dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menandatangani perpanjangan kerja sama yang telah dilakukan sejak 2016.

Kerja sama tersebut guna mengantisipasi permasalahan hukum yang sedang dan akan terjadi khususnya di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, khususnya dengan Jamdatun Kejagung.

Kewenangan hukum yang dimiliki Jamdatun Kejagung mencakup pemberian bantuan hukum dalam perkara keperdataan maupun tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi, pertimbangan Hukum dan/atau pendapat hukum (legal opinion).

BACA JUGA:

Dua Jempol! Indonesia Raih Penghargaan Tertinggi dari Badan Pangan Dunia dan Badan Atom Dunia

 

Selain itu, berupa pendampingan hukum (legal assistance), audit hukum (legal audit) dan bentuk kerja sama lainnya dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk, dalam hal ini, mengedepankan pencegahan tindak pidana korupsi.

Penandatanganan perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu dan Jamdatun Kejagung Feri Wibisono, di Jakarta, Selasa (21/9).

Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu mengatakan Indonesia Re dan Jamdatun Kejagung RI sebelumnya telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pada 20 Desember 2016 dan 14 Januari 2019.

Dia menjelaskan kerja sama dengan Kejagung ini akan membantu Indonesia Re dalam proses transformasinya menjadi Perusahaan Reasuransi Nasional.

“Pemberian bantuan hukum, pendampingan hukum dan pertimbangan hukum dari Jaksa Pengacara Negara menjadikan Indonesia Re mampu menghadapi setiap permasalahan hukum.

Selain itu, guna mengantisipasi serta memitigasi risiko hukum yang merupakan bagian dari risiko bisnis Indonesia Re sehingga Indonesia Re dapat lebih fokus dalam mengoptimalkan peluang bisnis di industri,” jelasnya.

Nantinya Jamdatun Kejagung dapat memberikan kajian dari aspek hukum kepada Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan yang bernaung di bawahnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. ( TIM )

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

!-- Composite Start -->