Masalah BPNT di Malaka-NTT Sampai Ke Telinga Menteri Sosial Tri Rismaharini

SELAMAT DATANG DI CORPS NEWS 
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
BAGIKAN :

Corpsnews, Malaka – Dugaan Mafia penyalur beras dan telur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten. Dilaporkan ke Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Berdasarkan temuan Tim Quick Response NTT adanya mafia penetapan harga bahan pokok bantuan berupa beras dan telur yang tidak sesuai dengan harga pasaran yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malaka.

Laporan tengaduan masalah BPNT di Malaka tersebut, dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Drs, H Jamal Ahmad, M.M.

“Surat sudah sampaikan ke Jakarta, karena tidak bisa kita menghukum mereka. Karena ini program dari Menteri Sosial, biar tim dari Mensos lakukan uji petik ke Malaka,” kata Kadis Jamal Ahmad kepada wartawan, Senin 29 November 2021.

Laporan Masalah BPNT di Malaka.

Laporan tersebut diteken oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Benyamin Lola, M.Pd, tertanggal 13 September 2021.

Mengacu peda Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020, serta berdasarkan hasil monitorin, evaluasi dan pemantauan penyaluran Bansos di Kabuaptan Malaka pada bulan Juli 2021 oleh Tim Monitoring Quick Response Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka disampaikan kepedsebagai berikut;

1. Sesuai Pedoman Umum Program Sembako yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Repubik Indonesia bahwa penetapan Agan BRILink/E-Warong sepenuhnya wewenang Bank Penyalur dalam hal ini Bank BRI. Namun yang terjadi di lapangan, Penyaluran Bantuan Program Sembako dilakukan oleh agen yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Malaka, seperti tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 34/HK/2021 Tanggal 5 Januari 2021 tentang Agen Penyalwan Bantuan Program Sembako di Kabupaten Malaka Tahun 2021.

2. Sesuai hasil pemantauan di lapangan oleh Tim Quick Response Dinas Sosial Promnsi Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Juli 2021, bahwa ditemukan adanya tindakan penetapan harga bahan pokok bantuan beras dan telur yang tidak sesuai dengan harga pasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malaka.

3. Penyaluran Bantuan Program Sembako yang seharusnya dilakukan setiap bulan, namun yang terjadi di lapangan penyalurannya pertriwulan (per 3 bulan).

4. Sesuai Regulasi, Pendamping Sosial Bantuan Pangan Kecamatan (PSBPK) seharusnya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah Ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor : DINSOS.460/45/BPFM/NTT/III/2021 Tanggal 3 Maret 2021, namun kenyataannya Dinas Sosial Kabupaten Malaka merekrut Pendamping Sosia Bantuan Pangan Kecamatan (PSBPK) baru dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka, sehingga terjadinya dualisme Pendamping dan Disharmoni dalam pelaksanaan tugas serta berdampak pada Insentif Pendamping.

5. Koordinator Daerah Program Sembako Tahun 2021 dalam pelaksanaan tugasnya kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga melampaui batas kewenangan Agen BRILink/E-Warong dalam menentukan Bahan Pokok dan harganya dan juga melakukan transfer uang kepada Korda untuk pendropingan beras sembako dan bantuan lainnya yang bukan menjadi kewenangannya.

6. Oleh karena penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Kecamatan (PSBPK) tidak sesuai dengan Juknis Program Sembako maka mekanisme perseorangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk teknisnya.

7. Pendamping Sosial Bantuan Pangan Kecamatan (PSBPK) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka tidak melakukan sosialisasi program sembako kepada KPM, karena pendamping tidak memahami Juknis Program Bantuan Sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

8. Atas dasar hasil temuan — temuan dalam pemantauan di Kabupaten Malaka dan mencermati kondisi saat ini masih terus terjadi, maka kami mohon Ibu Mentari kiranya dapat menegur atau menurunkan Tim Audit untuk meluruskan hasil temuan-temuan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Bantuan Sembako di Kabupaten Malaka.***

BAGIKAN :
!-- Composite Start -->

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *