Penyerapan Anggaran Tahun 2021 Capai 98,32 %, Kanwil Kemenag Papua Tertinggi Se-Provinsi Papua

SELAMAT DATANG DI CORPS NEWS 
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
BAGIKAN :

CORPSNEWS, JAYAPURA — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, Burhani, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Pdt. Amsal Yowei, atas capaian serapan anggaran tahun 2021 sebesar 98,32 persen. Penyerapan anggaran sebesar ini merupakan yang tertinggi se-Provinsi Papua. Hal ini terungkap saat Burhani melakukan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran (IKPA) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Rabu (12/01/2021), di ruang kerja Kakanwil Kemenag Papua.

Atas capaian ini, Pdt. Amsal menyatakan rasa syukur dan terima kasih serta berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan sinergi dengan Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Papua.

“Dari anggaran 467 milyar lebih (467.493.974.000) terserap 459 milyar lebih (459. 625.954.016),” demikian dirincikan Burhani.

Burhani juga menjelaskan bahwa dari 630 satuan kerja (satker) yang ditangani Kanwil DJPb di Papua, 185 unit merupakan satker di lingkup Kementerian Agama Provinsi Papua.
Di bagian akhir pertemuan monev, ia menyerahkan dokumen PAGU dan Realisasi Belanja per Bagian Anggaran dan dokumen Indikator Pelaksanaan Anggaran seluruh Satker Kementerian Agama Provinsi Papua kepada Kakanwil Kemenag Prov Papua, Pdt. Amsal Yowei.

Pada kesempatan yang sama Burhani mengatakan bahwa Kanwil DJPb Provinsi Papua memiliki wilayah kerja di Provinsi Papua dan membawahi 7 (tujuh) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu: KPPN Jayapura, KPPN Merauke, KPPN Biak, KPPN Serui, KPPN Nabire, KPPN Timika, dan KPPN Wamena. Amsal menjelaskan bahwa Kemenag Kabupaten pemekaran memiliki kantor perwakilan di kota yang sama dengan tempat 7 KPPN berada.

Dijelaskannya, Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Ada 13 indikator IKPA pada 4 aspek, lanjut Burhani. Empat aspek itu adalah Kesesuaian Antara Perencanaan Dengan Pelaksanaan Anggaran, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, Efektivitas pelaksanaan anggaran, dan Efisiensi pelaksanaan anggaran.

Aspek Kesesuaian Antara Perencanaan Dengan Pelaksanaan Anggaran mencakup Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, mencakup Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM. Efektivitas pelaksanaan anggaran mencakup Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, dan Retur SP2D. Efisiensi pelaksanaan anggaran mencakup Pengembalian/Kesalahan SPM, dan Renkas.

Hadir dampingi Pdt. Amsal pada kesempatan tersebut anatarq lain Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Papua, H. Syamsuddin, Sub Koordinator Keuangan dan BMN Kanwil Kemenag Papua, Raldi Gultom. (Dewi/Jefry)

BAGIKAN :
!-- Composite Start -->

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *